Muhammadiyah dan Lazismu Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

BANTUL — Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat (MPM PP) Muhammadiyah bekerjasama dengan Lazismu, PKU Muhammadiyah, dan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) menggelar pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan, Rabu (22/3/2017). Kegiatan ini diperuntukan 150 anggota komunitas pemulung Makaryo Adi Ngayogyokarto (Mardiko) di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Yogyakarta.

Dijelaskan Ketua MPM PP Muhammadiyah, Moch Nurul Yamin, permasalahan kesehatan bagi masyarakat marginal seperti pemulung di TPST Piyungan adalah minimnya akses layanan kesehatan. Anggota Pemulung Makaryo tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Seharusnya, kata Yamin, layananan kesehatan yang disediakan pemerintah bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Karena itu, MPM PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Lazismu, PKU Muhammadiyah, UNISA menggelar pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan,” kata Yamin.

MPM Sragen Silaturahim ke MPM PP Muhammadiyah

YOGYAKARTA — Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sragen, Jawa Tengah silaturahmi ke MPM PP Muhammadiyah di Jalan KHA Dahlan Yogyakarta, Jumat (10/3/2017). Silaturahim yang dipimpin Fatchur Rochman ingin menggali ilmu untuk pengembangan tepung mocaf, warung pemberdayaan, dan pengembangan usaha ternak.

Dijelaskan Fatchur Rochman MPM Sragen selama ini sudah pernah mengembangkan tepung mocaf. Namun usaha ini tidak aktif lagi sehingga MPM Sragen tidak memiliki bakteri untuk menghasilkan tepung ini. “Kunjungan ini untuk mendapatkan informasi tentang bakteri yang ada di Gunungkidul untuk bisa mengembangkan mocaf di Sragen,” kata Fatchur.

Selanjutnya, pengembangan warung pemberdayaan untuk memanfaatkan tanah milik Fatchur yang berada di pinggir jalan raya dan berdekatan dengan tempat tujuan wisata. Rencana warung pemberdayaan ini akan berbentuk cafe dan dijadikan ekowisata. “Kami mohon support dari MPM PP Muhammadiyah,” katanya.

Disabilitas Tuntut DPRD Kota Yogyakarta Tuntaskan Raperda

YOGYAKARTA — Sebanyak 50 penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta melakukan unjukrasa di Gedung DPRD setempat, Selasa (7/3/2/2017). Mereka mendesak agar DPRD Kota Yogyakarta segera menggelar Sidang Paripurna untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyandang Disabilitas.

Demikian diungkapkan Arni Surwanti, Koordinator Forum Penguatan Hak-hak Penyandang Disabilitas DIY kepada wartawan di Yogyakarta, (7/3/2017). Menurut Arni, sudah lebih dari dua tahun, DPRD Kota Yogyakarta membahas Rancangan Peraturan Daerah Penyandang Disabilitas.